Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum lingkungan

Teknologi yang diciptakan oleh manusia memang sengaja digunakan untuk meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan umat manusia bahkan dalam rangka memanjakan manusia, tetapi dengan teknologi juga, kondisi lingkungan menjadi tidak bisa dinikmati secara alamiah karena sudah banyak mengandung zat pencemar, yang dapat bersumber dari kegiatan industri berupa limbah cair, kegiatan transportasi seperti kendaraan yang mengeluarkan gas-gas antara lainCO2 (Carbon dioksida), CO (CarbonMonoksida),begitu pula kita bisa meningkatan produksi pertanian tetapi dengan menggunakan pestisida, pupuk buatan yang secara langsung telah merusak struktur tanah dan lingkungan.Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke-20, dalam waktu yang relative singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia, yaitu lingkungan hidup yang alami (natural environment) dan lingkungan hidup buatan (man-made environment) mengalami gangguan (out of balance), secara fundamental mengalami konflik (potentially in deep conflict). Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbanya. Untuk itu manusia harus mulai melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan secara arif dan bijaksana.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Jadi dalam hal ini Negara harus meyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat yang hidup di perkotaan.Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan termasuk perannya dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok, maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik.Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi beberapa bentuk yaitu, a. pengawasan sosial;b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atauc. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Apabila peran masyarakat sebagaimana tersebut diatas sudah dapat dijalankan dengan sempurna maka akan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh pembuat undang – undang yaitu, a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan; b. meningkatkan kemandiran, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; c. menumbuhkembaangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;d.menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social dan: e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.Bentuk konkrit dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa bentuk,salah satunya adalah menyampaikan kondisi penurunan kualitas lingkungan berupa pengaduan atas adanya dugaan pencemaran lingkungan kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Inilah salah satu perwujudan dari peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran, hak dan juga kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin diberikan ruang yang luas. Hal tersebut tercermin misalnya dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan anggota masyarakat lainya apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini memposisikan masyarakat pada posisi yang kuat ketika mereka menderita kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan diberikannya hak berupa gugatan perwakilan (Class Action) maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi.

Untuk memberikan ruang partisipasi publik kepada masyarakat sekaligus memberikan haknya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan regulasi berkaitan dengan Tata cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan hidup melalui Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 09 tahun 2010. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup yang dideritanya atau yang dilihatnya. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup secara lisan langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon.Selain itu masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan tersebut secara tertulis melalui surat, surat elektronik (email), faksimile atau dapat melalui layanan pesan singkat (SMS). Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan harus menyampaikan beberapa hal yang diperlukan bagi aparat untuk menindaklanjutinya, yaitu: a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang dihubungi; b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak. Beberapa hal tersebut memang penting dan harus disampaikan ketika melaporkan adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena data tersebut sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan serta pemilihan metode dan alat yang dibutuhkan untuk pembuktian ilmiah dari kasus tersebut.

Masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya resiko jika mereka mengadukan kasus lingkungan hidup, hal ini karena hal tersebut sudah dijamin oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.Hal ini menunjukkan secara jelas adanya kemauan yang kuat dari Negara untuk mempermudah kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan jika terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk mempermudah masyarakat, laporan berkait dengan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini bisa disampaikan kepada aparat pemerintah paling rendah misalnya Ke Desa atau Kecamatan setempat. Apabila di tingkat Desa atau kecamatan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya maka pihak Pemerintah Desa atau Camat bisa menyampaikan kasus tersebut ke Instansi yang menangani dampak lingkungan hidup di Kabupaten/kota atau bisa langsung ke level Provinsi. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar kasus lingkungan hidup membutuhkan tindak lanjut berupa pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang membutuhkan biaya besar dan sumber daya manusia dengan skill khusus, tentunya hal tersebut tidak dimiliki desa ataupun kecamatan. Namun apabila kasus lingkungan yang muncul sederhana dan bisa diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, maka Pemerintah Desa atau Camat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikanya.

Rekomendasi tindak lanjut dari pemerintah yang menerima pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bisa terdiri dari beberapa pilihan yaitu: a. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata kesimpulanya bukan kasus lingkungan maka kasus tersebut diserahkan ke instansi teknis yang berwenang menangani;b. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata kesimpulanya merupakan kasus lingkungan maka kasus tersebut bisa diselesaikan melalui penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan atau penegakan hukum pidana. Untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum lingkungan maka menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diimungkinkan bahwa penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan secara bersamaan antara penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

penulis : Ag. Ruruh Haryata, SH, ST, M.Kes